MANADO,ONLINEBRITA.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menyoroti keras kasus tunggakan gaji tenaga kesehatan (nakes) hingga empat bulan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ortomatik Darurat Sosial Kesehatan (ODSK). Isu ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (8/9/2026).
Keterlambatan pembayaran tersebut telah memicu aksi mogok kerja staf medis selama satu hari, yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan layanan di rumah sakit rujukan utama tersebut. Anggota Komisi IV, Louis Schramm, menilai keterlambatan ini sebagai kegagalan manajemen yang fatal.
“Sebelumnya belum pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis. Sekarang di bawah direktur saat ini justru terjadi. Direktur RSUD ODSK tidak layak menjabat,” tegas Louis Schramm. Ia menambahkan, meskipun mogok kerja tidak berakibat langsung pada pasien, kejadian tersebut merusak kepercayaan publik dan harus segera ditangani.
Ketua Komisi IV, Drs. Vonny J. Paat, juga menyesalkan dampak mogok kerja yang berpotensi meninggalkan pasien tanpa pelayanan, terutama di Unit Gawat Darurat (UGD). Vonny juga menyinggung tudingan mengenai minimnya kehadiran direktur di kantor, yang dinilai mengganggu pengawasan dan koordinasi internal.
“Kalau ada orang sakit masuk UGD kemudian tidak ada pelayanan bagaimana? Ada yang menjadi korban,” ujar Vonny, seraya meminta manajemen meningkatkan komunikasi dan disiplin kerja.
Menyangkut solusi pembiayaan, Vonny menegaskan bahwa anggaran untuk membayar tunggakan gaji nakes telah tersedia dalam APBD Perubahan. Ia memerintahkan manajemen untuk menggunakan anggaran tersebut secara prioritas dan tuntas.
“Saya minta anggaran gaji betul-betul dipakai untuk bayar gaji sampai Desember. Jangan sampai cuma bayar sampai Oktober, sisanya utang lagi. Jangan terjadi hal seperti itu,” pungkas Vonny.
Mec.
