ONLINEBRITA.COM MANADO – Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara berlangsung hangat, Selasa (7/7/2026).
Suasana menjadi semakin intens saat Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, melakukan interupsi terkait pernyataan Ketua Banggar yang menjanjikan peningkatan transfer daerah pada tahun 2027. Amir menyoroti keluhan para kepala daerah mengenai keterbatasan dana yang berpotensi menghambat pembangunan.
“Sekarang coba nonton TV, rending teks begitu 2027. Karena semua kepala daerah mengeluh. Pembangunan daerah kalau tidak jalan, mau jadi apa? Bisa bubar negeri ini,” ujar Amir dengan nada tegas.
Politisi tersebut menekankan pentingnya kesatuan visi antara DPRD dan Pemprov Sulut. Ia mengingatkan bahwa jika sinergi tidak terbangun, revisi anggaran mungkin hanya akan fokus pada tiga prioritas utama saja, yakni penanganan kemiskinan, kesehatan, dan keamanan.
“Makanya DPRD dan Pemprov harus satu. Kalau tidak, torang revisi cuma tiga jo itu pembangunan urus orang miskin, urus orang sakit, dan keamanan. Yang lain jangan, karena tidak ada uang,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menyiratkan kekhawatiran legislatif terhadap realisasi anggaran dan dampak sosial-ekonomi jika alokasi dana tidak dikelola dengan tepat dan transparan.
Mec.
