ONLINEBRITA.COM MANADO – Suasana rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memanas saat Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Fraksi Golkar, Cindy Wurangian, melayangkan sejumlah pertanyaan kritis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat yang digelar Selasa (7/7/2026) dan dipimpin Ketua DPRD Fransiskus Silangen ini menyoroti adanya kontradiksi data keuangan daerah.
Cindy menunjuk pada klaim pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 8,9 persen secara tahunan, namun target PAD tahun 2025 justru gagal tercapai. “Di mana ukuran keberhasilan yang sebenarnya? Apakah dibandingkan tahun lalu atau pencapaian target 2025?” tanyanya tegas. Ia juga mempertanyakan apakah target yang dipasang terlalu muluk atau metode pemungutan yang belum maksimal.
Sorotan tajam lainnya tertuju pada realisasi belanja yang hanya mencapai 91 persen, sehingga tersisa uang rakyat sebesar Rp314 miliar yang tidak terserap. Cindy menyayangkan ironi ini, di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sulit mendapatkan anggaran kecil untuk program masyarakat, namun ratusan miliar menganggur di akhir tahun. Ia meminta kejelasan program apa yang tidak terlaksana serta asal-usul surplus anggaran sebesar Rp330 miliar.
Selain itu, legislator dari Dapil Minut-Bitung ini juga mendetailkan pertanyaan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp177 miliar dan utang beban barang jasa senilai lebih dari Rp20 miliar. Cindy menuntut transparansi capaian dari 8 prioritas pembangunan daerah agar laporan pertanggungjawaban memiliki konektivitas yang jelas. Hingga berita ini diturunkan, rapat diskors dan akan dilanjutkan Senin mendatang.
Mec.
