Foto: Donni cs datang mengadu persoalan yang mereka hadapi kepada awak media ini.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON – Keluhan para sopir kendaraan ekspedisi pengangkut sembako kembali mencuat.
Mereka mengaku kesulitan mendapatkan BBM jenis Solar di SPBU Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, karena jatah pengisian yang mereka harapkan tidak lagi terpenuhi.
Para sopir menduga kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas sejumlah kendaraan yang disebut “ba tap” atau kendaraan yang datang berdasarkan suruhan pihak tertentu untuk mengambil BBM dalam jumlah tertentu.
Keluhan itu disampaikan Donni bersama sejumlah sopir ekspedisi saat berada dalam antrean pengisian Solar di SPBU Walian, Jumat (18/9/2026) siang.
“Torang antri dari pagi untuk mendapatkan solar. Sementara saat kami antri, didatangi salah satu oknum yang melarang kami,” ungkap Donni, yang diamini sejumlah sopir lainnya.
Menurutnya, kendaraan ekspedisi yang mereka operasikan memiliki rute antardaerah bahkan antarprovinsi. Untuk sekali perjalanan menuju Palu, misalnya, kebutuhan Solar bisa mencapai sekitar 550 liter.
“Kami rata-rata menempuh perjalanan jauh sampai ke Gorontalo, Palu bahkan sampai ke Toraja. Kalau saya ke Palu butuh Solar 550 liter. Begitu juga teman-teman yang lain sesama sopir ekspedisi,” ujarnya.
Persoalan semakin pelik, lanjut Donni, karena mereka mengaku tidak diperbolehkan mengandalkan pengisian Solar di SPBU lain di daerah tujuan seperti Gorontalo maupun Palu.
Karena itu, ia meminta aparat kepolisian dan pihak terkait turun langsung melakukan pengawasan serta penertiban di SPBU.
“Kami minta agar aparat kepolisian menertibkan mobil-mobil yang hanya datang mengambil jatah mereka, alias ‘ba tap’,” tegasnya.
Donni menyebut, sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk aktivitas tersebut telah dimodifikasi dengan kapasitas atau tempat penampungan BBM yang tidak seperti kendaraan pada umumnya.
Ia mencontohkan jenis kendaraan seperti dump truck, Panther, Kijang dan kendaraan lainnya.
Sembako Terancam Terganggu
Donni menilai kendaraan ekspedisi pengangkut sembako semestinya mendapat perhatian dalam penyaluran Solar bersubsidi karena armada mereka berkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
“Sebetulnya kami harus diprioritaskan, karena kami mengangkut bahan-bahan sembako, contohnya seperti beras untuk kebutuhan masyarakat di Kota Tomohon,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila armada ekspedisi tidak dapat beroperasi karena persoalan BBM, distribusi bahan pokok berpotensi terganggu.
“Kalau kami tidak beroperasi maka pasti harga beras akan ikut naik dan masyarakat yang akan merasakan ini,” ujar Donni, yang mengaku sebagai putra daerah Kota Tomohon.
Pengawasan SPBU Diminta Diperketat
Terpisah, pengamat dan pemerhati sosial Kota Tomohon, Benedigtus Agus Nugroho, menilai persoalan distribusi Solar untuk kendaraan ekspedisi pengangkut sembako perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kendaraan ekspedisi yang benar-benar digunakan untuk mengangkut kebutuhan pokok perlu mendapatkan kepastian akses BBM agar distribusi pangan tidak terganggu.
“Pengawasan harus diperketat lagi, terutama di setiap SPBU. Karena menurut saya ada pihak yang dengan sengaja melancarkan modus untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut,” kata Nugroho.
Ia menambahkan, keluhan mengenai sulitnya mendapatkan Solar dari kalangan sopir kendaraan ekspedisi bukan persoalan baru.
“Bukan menjadi rahasia umum lagi jika terdengar keluhan dari para sopir kendaraan ekspedisi mengenai kelangkaan Solar,” tegasnya.
Nugroho juga meminta aparat tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi turun langsung memantau pola antrean dan aktivitas kendaraan di SPBU.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, maka harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila mobil-mobil ekspedisi pengangkut sembako sampai beberapa hari tidak beroperasi, maka akan berakibat stok pangan berkurang dan harga jual beli sembako menjadi mahal,” ujarnya.
“Ini sudah saatnya ditertibkan. Jangan tebang pilih, harus tegas karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Nugroho.
Sementara itu, Pengamat transportasi Charles Malonda menilai, persoalan ketersediaan dan distribusi Solar tidak boleh sampai menghambat mobilitas kendaraan logistik, terlebih kendaraan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat.
“Kalau benar kendaraan ekspedisi yang memenuhi ketentuan justru kesulitan mendapatkan Solar, sementara ada kendaraan tertentu yang berulang kali memperoleh BBM, maka pola distribusinya perlu diperiksa secara terbuka,” ujar pengamat transportasi.
Menurutnya, aparat dan pihak terkait perlu turun langsung melakukan pengecekan, bukan hanya berdasarkan laporan atau keluhan, tetapi dengan melihat data transaksi, QR Code, nomor polisi kendaraan, volume pembelian, serta pola antrean di SPBU.
“BPH Migas sendiri menegaskan pengawasan Solar subsidi harus dilakukan secara ketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat volume,” ungkap Charles Malonda.
Keluhan para sopir tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pengawasan distribusi Solar di tingkat SPBU.
Mereka berharap aparat kepolisian, pengelola SPBU dan instansi terkait segera turun tangan memastikan distribusi BBM berjalan tertib, transparan dan tepat sasaran.(*/jop)
