ONLINEBRITA.COM MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga kesehatan keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (23/6/2026), Gubernur Yulius menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang disiplin bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemaparan Gubernur Yulius dalam penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menampilkan gambaran utuh tentang transformasi disiplin anggaran menjadi dampak sosial-ekonomi yang nyata.
Kinerja Fiskal Mengesankan
Sepanjang tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38% dari target. Sementara itu, belanja daerah dijaga secara efisien di angka Rp3,32 triliun (91,36%). Hasil dari kehati-hatian fiskal ini adalah tercatatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat berjalan cepat tanpa mengorbankan prinsip keprudentian keuangan.
Kekuatan fiskal tersebut juga tercermin dari peningkatan kualitas aset daerah yang melonjak dari Rp10,78 triliun menjadi Rp11,49 triliun. Capaian lebih impresif lagi terlihat pada penurunan beban utang daerah yang signifikan, dari sebelumnya Rp1,26 triliun kini menyusut menjadi hanya Rp849 miliar. Langkah strategis ini menempatkan Sulut dalam posisi kuat untuk merencanakan pembangunan jangka panjang tanpa membebani generasi mendatang.
Indikator Sosial-Ekonomi Melampaui Standar Nasional
Ketahanan keuangan daerah berhasil diterjemahkan menjadi indikator makroekonomi yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi Sulut tercatat mencapai 5,66%, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11%.
Dampak positifnya terasa langsung pada masyarakat:
- Angka Kemiskinan: Turun menjadi 6,62%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 8,25%.
- Pengangguran: Tingkat pengangguran terbuka terkendali di angka 5,78%.
- Inflasi: Terjaga sangat rendah di level 1,23%, sementara inflasi nasional mencapai 2,92%.
- Kualitas Hidup: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 76,32. Kesejahteraan petani dan nelayan juga meningkat, ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 112,17.
Selain itu, Pemprov Sulut juga sukses menekan angka stunting dan terus memperkuat jaring pengaman sosial.
Rekam Jejak Pengakuan Nasional
Konsistensi tata kelola pemerintahan Sulut telah mendapat pengakuan luas. Pemprov Sulut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Prestasi lainnya termasuk dinobatkan sebagai Terbaik I dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting se-Kawasan Sulawesi, serta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Membuka Lembaran Baru Melalui Perizinan Berusaha
Kini, melalui Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pemerintah membuka babak baru reformasi birokrasi. Regulasi ini dirancang tidak hanya untuk mempermudah proses perizinan, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, memangkas red tape, dan menarik investasi, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tujuannya agar pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga investor besar, dapat tumbuh bersama dalam ekosistem yang kondusif.
Gubernur Yulius Selvanus menutup paparannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Kami hadir bukan hanya mempertanggungjawabkan masa lalu, tetapi menyusun aturan yang akan menjadi jalan bagi kemajuan Sulut. Setiap rupiah yang dikelola harus kembali berlipat ganda untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Dengan fondasi keuangan yang sehat dan regulasi yang pro-investasi, Sulawesi Utara optimis dapat terus menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Indonesia.
Peliput : Mec.
