ONLINEBRITA.COM MANADO – Suasana panas mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulut, Jumat (7/8/2026). Ketegangan muncul sejak awal pembahasan ketika sejumlah anggota dewan melontarkan kritik tajam terkait buruknya komunikasi antara dinas tersebut dengan legislatif.
Wakil Ketua Komisi III, Royke Anter, yang memimpin rapat, menyoroti sikap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Sulut, Reinhard Wariki, yang dinilai tidak responsif. Anggota Komisi III, Amir Liputo, secara terbuka mempertanyakan mengapa Wariki enggan mengangkat telepon dari anggota dewan.
“Bagaimana baru menjadi Plt Kepala Dinas sudah tidak mau mengangkat telepon dari Komisi III? Padahal kami ingin menyampaikan aspirasi dan pokok-pokok pikiran dalam rangka menunjang program pemerintah,” tegas Amir.
Kritik serupa disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya, Roy Roring, yang menekankan bahwa komunikasi terbuka adalah kunci fungsi pengawasan dan koordinasi yang efektif. Menanggapi hal ini, Reinhard Wariki menyampaikan permohonan maaf dan beralasan bahwa ia sedang disibukkan dengan agenda pekerjaan serta menerima tamu saat panggilan masuk. Namun, Komisi III tetap menegaskan agar Dinas Perkim lebih responsif ke depannya. Menariknya, usai rapat, Wariki juga terlihat menghindari wartawan yang hendak melakukan wawancara.
Di sisi lain, dinamika politik anggaran juga berlangsung intensif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat yang dipimpin Ketua Banggar, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD, ini menyerap berbagai aspirasi krusial dari masa reses. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah kekhawatiran terhadap nasib tenaga kesehatan (nakes) di RS OD-SK, di mana pembayaran gaji dikabarkan terhambat hingga akhir Juli. Selain itu, isu dana hibah rumah ibadah juga menjadi perhatian serius.
“Pembahasan KUA-PPAS ini merupakan tahapan krusial. Kita ingin memastikan program-program prioritas benar-benar menyasar sektor strategis dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujar Fransiskus Silangen.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, yang hadir dalam pertemuan tersebut, berjanji akan menyelaraskan sejumlah kebutuhan yang disampaikan oleh Banggar DPRD. Pembahasan dipastikan akan terus bergulir secara intensif hingga tercapai kesepakatan bersama sebelum disahkan menjadi nota kesepakatan KUA-PPAS TA 2027.
Mec.
