ONLINEBRITA.COM, Kotamobagu – Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulawesi Utara ke PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) tak sekadar seremonial. DPRD mulai “menekan” keterbukaan perusahaan tambang tersebut di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dampak aktivitas pertambangan.
Dipimpin Ketua Pansus Raski Mokodompit, rombongan menegaskan bahwa transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
“Kami tidak ingin ada ruang gelap dalam aktivitas perusahaan. Informasi harus terbuka, karena masyarakat berhak tahu dampak yang terjadi,” tegas Raski di hadapan manajemen.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran DPRD terkait potensi kesenjangan informasi antara perusahaan dan publik, terutama soal dampak sosial, lingkungan, hingga kontribusi riil terhadap daerah.
Meski demikian, pihak perusahaan melalui External Relations Fauzi Permata yang didampingi General Affairs Pitra Firmansyah memilih merespons dengan nada diplomatis.
“Kami berkomitmen menjalankan operasional sesuai regulasi dan terus memperkuat komunikasi dengan semua pihak,” ujar Fauzi.
Namun, pernyataan normatif tersebut dinilai belum cukup menjawab tuntutan keterbukaan yang diharapkan publik.
Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Sulut mulai memperketat pengawasan terhadap sektor pertambangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.(*Mecky).
