Foto: Bupati Joune Ganda raih penghargaan Posbankum terbanyak kedua di Sulut.
ONLINEBRITA.COM, MINAHASA UTARA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dalam menjamin hak hukum masyarakat kembali mendapat apresiasi.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menerima piagam penghargaan atas dedikasinya dalam memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, yang dirangkaikan dengan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulawesi Utara.
Kegiatan berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kamis (26/02/2026).
Di bawah kepemimpinan Joune Ganda, Kabupaten Minahasa Utara mencatat prestasi sebagai daerah dengan jumlah Posbankum terbanyak kedua di Sulawesi Utara.
Capaian ini dinilai sebagai langkah konkret dalam menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Saat ini, Posbankum telah terbentuk di 125 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Minahasa Utara.
Keberadaan layanan ini diharapkan mampu menjadi tempat masyarakat memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum secara mudah dan terjangkau.
“Ini merupakan langkah yang sangat strategis. Dengan adanya Posbankum, masyarakat memiliki tempat untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak dan tepat,” ujar Joune Ganda.
Ia menegaskan, Posbankum di tingkat desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi berfungsi sebagai garda terdepan dalam menangani berbagai persoalan hukum masyarakat.
Layanan ini diharapkan mampu memberikan pendampingan sejak tahap awal.
Selain itu, keberadaan Posbankum juga diarahkan untuk mendorong penyelesaian masalah melalui pendekatan mediasi dan musyawarah di tingkat lokal, sehingga tidak semua perkara harus berlanjut ke proses persidangan di pengadilan.
Penghargaan dari Kemenkumham tersebut menambah deretan prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan supremasi hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.(*/js)
