ONLINEBRITA.COM MINUT, – Antusiasme masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, dalam Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak tahun ini mencapai titik yang sangat tinggi. Fenomena “banjir calon” terlihat jelas saat 90 bakal calon hukum tua dari 17 desa yang menggelar pesta demokrasi tengah mengikuti tahapan tes tambahan.
Angka partisipasi ini memunculkan peta persaingan yang unik. Dari total 17 desa penyelenggara, sorotan utama tertuju pada 13 desa yang menjadi arena persaingan paling sengit. Di desa-desa ini, rata-rata terdapat lebih dari lima bakal calon yang memperebutkan satu kursi nomor satu, sebuah angka yang menandakan tingginya minat masyarakat untuk memimpin desa.
Paradoks Biaya dan Tunjangan
Tingginya jumlah peminat ini seolah berbanding terbalik dengan realitas finansial jabatan. Para bakal calon diketahui harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai masa pra-pemilihan, mulai dari biaya sosialisasi, pemenangan, logistik, hingga administrasi.
Padahal, secara finansial, tunjangan resmi yang diterima seorang Hukum Tua dinilai tidak sebanding dengan besaran modal politik yang telah dikeluarkan saat masa kampanye. Lantas, apa yang membuat posisi Hukum Tua begitu memikat hingga membludak peminatnya?
Berdasarkan penelusuran di lapangan, tingginya minat ini didorong oleh dua motivasi utama yang saling beriringan: motif pragmatis terkait akses pengelolaan anggaran, dan motif idealis berupa panggilan pengabdian.
Daya Tarik Dana Desa dan Panggilan Pengabdian
Dari sisi pragmatis, posisi Hukum Tua memberikan akses strategis terhadap pengelolaan Dana Desa (DD). Setiap tahunnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah mencapai miliaran rupiah. Besarnya anggaran ini menjadi daya tarik tersendiri, mengingat Hukum Tua memegang peranan sentral dalam menentukan arah pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan aset desa. Bagi sebagian kalangan, ini adalah peluang emas untuk mengeksekusi program-program besar yang sebelumnya hanya menjadi gagasan.
Namun, di sisi lain, motif idealisme dan pengabdian juga menjadi penggerak utama bagi mayoritas bakal calon. Banyak di antara mereka merupakan tokoh masyarakat, pemuda, atau tokoh agama yang merasa terpanggil untuk mengabdi. Mereka melihat potensi desa yang belum tergarap maksimal dan ingin hadir sebagai nahkoda untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta menciptakan kemandirian ekonomi desa.
“Biaya yang keluar saat kampanye memang besar, itu risiko demokrasi. Tapi bagi kami yang maju, ini bukan soal hitungan untung-rugi finansial. Ini tentang bagaimana kami bisa amanah mengelola dana desa untuk rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan yang bisa dinikmati oleh anak cucu kami kelak,” ujar salah seorang bakal calon hukum tua di sela-sela tahapan tes tambahan, mewakili suara banyak kandidat lainnya.
Ujian Kualitas dan Integritas
Membludaknya jumlah bakal calon ini menjadi tantangan tersendiri bagi panitia pemilihan dan pemerintah kabupaten. Tahapan tes tambahan yang saat ini diikuti ke-90 bakal calon dimaksudkan untuk menyaring kualitas, integritas, dan kapabilitas para kandidat agar yang terpilih benar-benar layak memimpin.
Pengamat politik lokal menilai, fenomena persaingan ketat di Minahasa Utara ini adalah indikator sehatnya demokrasi di tingkat akar rumput. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten.
“Persaingan yang ketat dengan rata-rata lebih dari lima calon per desa ini adalah berkah bagi masyarakat karena mereka memiliki banyak pilihan. Namun, ini juga menjadi ujian bagi para calon. Mereka harus mampu membuktikan bahwa niat mereka untuk mengabdi lebih besar daripada sekadar keinginan mengelola anggaran desa,” ujar seorang pengamat sosial politik setempat.
Ke depan, masyarakat Minahasa Utara menantikan proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Pesta demokrasi di tingkat desa ini diharapkan tidak hanya melahirkan pemimpin yang siap secara administratif, tetapi juga mereka yang memiliki hati untuk melayani dan visioner dalam memajukan desa.
Mec









