Foto: Wali Kota Caroll Senduk membuka kegiatan Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau dan Pemberantasan Rokok Ilegal tahun 2026.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON – Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam memberantas peredaran rokok ilegal guna melindungi penerimaan negara.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya camat dan lurah, memperkuat pengawasan hingga ke tingkat kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Caroll saat membuka Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau dan Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal Tahun 2026, di Hotel Metland Marron Tomohon, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar, S.E., Sekretaris Daerah Edwin Roring, S.E., M.E., dan Plt. Kepala BPKBD Kota Tomohon Danie Liuw, S.Komp., M.M.
Dalam sambutannya, Caroll mengatakan kegiatan ini memiliki arti penting sebagai sarana edukasi masyarakat sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara dan mencegah peredaran barang kena cukai ilegal.
Menurutnya, cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Ia menjelaskan, rokok ilegal meliputi produk tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Caroll menegaskan, Pemkot Tomohon mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, camat dan lurah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pedagang, pemilik kios, warung, toko, distributor, serta pelaku usaha yang memperjualbelikan produk hasil tembakau.
Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Pemkot Tomohon, Bea dan Cukai, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta seluruh unsur terkait.
Koordinasi harus berlanjut melalui pertukaran informasi, pengawasan lapangan, dan tindak lanjut terhadap setiap temuan sesuai kewenangan.
Kepada pelaku usaha, Caroll mengimbau agar menjalankan perdagangan secara bertanggung jawab dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
Sementara masyarakat diajak tidak membeli maupun memperdagangkan rokok ilegal serta melaporkan apabila mengetahui indikasi peredarannya.
Keberhasilan pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata diukur dari banyaknya operasi atau barang yang diamankan.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika peredaran rokok ilegal semakin berkurang, kepatuhan masyarakat meningkat, pelaku usaha semakin sadar hukum, dan penerimaan negara terlindungi secara optimal,” tandasnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Caroll menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal, namun setiap tindakan pengawasan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kabid Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara Drs. John Siby A.P, Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Charis Infantri, serta Kepala BPJS Cabang Tondano Daryono S.K.M.
Hadir pula para peserta sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.(*/jop)
