MINAHASA UTARA – Masuknya investasi pariwisata bernilai triliunan rupiah ke Kabupaten Minahasa Utara menjadi ujian nyata bagi kapasitas birokrasi daerah. Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan bahwa besarnya peluang pembangunan ini harus diimbangi oleh aparatur sipil negara yang mampu berpikir strategis, berinovasi, dan bekerja dengan standar tinggi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Joune Ganda saat memberikan sambutan pada kegiatan Launching Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/11/2026).
Menurut Joune, perkembangan Minahasa Utara tidak dapat lagi dihadapi dengan pola kerja yang biasa-biasa saja. Potensi daerah dan kepercayaan investor berskala internasional menuntut kesiapan sumber daya manusia, terutama pejabat eselon II, agar mampu mengikuti dinamika pembangunan yang kian cepat.
Sebagai contoh nyata, Joune menyoroti pembangunan hotel Shangri-La Manado di Desa Budo, Kecamatan Wori. Proyek ini menjadi salah satu investasi raksasa di sektor pariwisata Minahasa Utara, dengan nilai investasi tahap pertama yang diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun.
“Ini tidak mudah bagi sebuah hotel berskala internasional. Mereka memutuskan harus berada di satu daerah. Artinya, daerah ini dinilai layak untuk sekian triliun uang pengusaha ditanamkan di sini,” ungkap Joune.
Bupati juga mengungkapkan apresiasi tinggi dari investor terhadap pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan, investor tersebut telah menyampaikan rencana pembangunan hotel lain dengan konsep bintang empat. Proyek baru ini ditargetkan rampung dalam waktu maksimal dua tahun, dengan rencana pembukaan pada awal 2029.
Keterlibatan kontraktor dan konsultan berskala internasional dalam pembangunan Shangri-La, lanjut Joune, turut menunjukkan bahwa investasi semacam ini menuntut standar perencanaan dan pelaksanaan yang sangat tinggi. Kondisi ini harus menjadi momentum bagi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah tidak boleh tertinggal ketika dunia usaha mulai melihat Minahasa Utara sebagai kawasan potensial untuk pengembangan investasi.
Tuntutan Pola Pikir Maju dan Target Prestasi PKN
Joune secara khusus meminta para pejabat eselon II untuk memiliki way of thinking atau pola pikir yang lebih maju. Ia menilai kualitas kepemimpinan birokrasi harus berkembang seiring dengan meningkatnya tantangan pembangunan daerah.
Menyoroti pelaksanaan PKN Tingkat II, Joune mencatat adanya peningkatan jumlah peserta dari tiga orang menjadi delapan orang. Bertambahnya kesempatan ini, menurutnya, harus diikuti dengan target prestasi yang lebih tinggi.
“Bayangkan, tiga kok jadi delapan. Artinya, mohon maaf, terpaksa kita memang menuntut standar yang tinggi. Kita target minimal lima harus masuk 10 besar,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peserta yang telah memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat nasional, termasuk capaian juara dua nasional. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal berharga untuk meningkatkan daya saing, memperluas wawasan, dan membangun jejaring profesional.
Proyek Perubahan Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Dokumen
Bagi Joune, keberhasilan peserta PKN tidak cukup hanya diukur dari peringkat atau prestasi selama mengikuti pendidikan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan “proyek perubahan” yang dirancang benar-benar diterapkan dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Joune memerintahkan seluruh staf ahli bupati dan para asisten untuk melakukan evaluasi ketat terhadap proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta PKN pada angkatan sebelumnya. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan inovasi yang telah dirancang tetap berjalan setelah peserta menyelesaikan pendidikan.
“Saya tidak ingin proyek perubahan hanya menjadi dokumen formal untuk memenuhi persyaratan pelatihan tanpa implementasi dalam sistem kerja pemerintahan,” tegas Joune. Setiap proyek perubahan harus memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kesiapan Birokrasi Kunci Manfaat Berkelanjutan
Menutup sambutannya, Joune menegaskan bahwa investasi besar yang masuk ke Minahasa Utara harus diikuti dengan kesiapan birokrasi dalam menciptakan iklim pembangunan yang baik, memberikan pelayanan profesional, dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Tantangan pemerintah daerah, kata dia, bukan sekadar menarik investor untuk menanamkan modal. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan kapasitas aparatur mampu mendukung pembangunan agar peluang investasi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara.
