ONLINEBRITA.COM, MANADO – Rencana pemerintah menarik pembiayaan utang hingga Rp876,3 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp779,9 triliun memicu kekhawatiran sektor perbankan dan riil.
Besarnya angka tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan ketat dalam memperebutkan likuiditas (crowding out effect), yang dapat membatasi penyaluran kredit ke dunia usaha.
Sorotan tajam ini disampaikan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., saat menjadi penanggap utama dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF 2026, Kamis (3/9/2026).
“Lembaga keuangan dikhawatirkan lebih memilih menempatkan dananya ke pada instrumen aman milik pemerintah dibandingkan menyalurkannya sebagai kredit ke sektor produktif,” ujar Dr. Een yang juga menjabat Sekretaris ISEI Cabang Manado.
Ia menekankan pentingnya efektivitas utang agar imbal hasil yang ditanggung negara sebanding dengan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah diimbau menjaga ruang likuiditas agar investasi swasta tidak tertekan akibat tersedotnya dana perbankan ke SBN.
Merespons hal tersebut pada sesi yang sama, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan merombak kebijakan perpajakan dan kepabeanan untuk mendongkrak penerimaan negara.
“Saya harus memperbaiki pengumpulan pajak dan bea cukai. Saya akan revise dan reform betul tentang kebijakan itu… sehingga penerbitan SBN bisa dikurangi secara bertahap,” tegas Purbaya. (*)
