ONLINEBRITA.COM MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Senin (6/7). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen ini dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD dan anggota TAPD.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Amir Liputo menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi keberhasilan pelaksanaan APBD, yakni aspek keamanan, kondisi infrastruktur, penanganan pengangguran terbuka, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Amir menekankan bahwa keamanan merupakan fondasi utama perekonomian. “Kita bantu kepolisian dan pihak keamanan. Kalau Sulut aman investor akan masuk, turis akan datang berbelanja dan uang berputar,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa tanpa kehadiran investor dan wisatawan, perputaran ekonomi akan terhambat dan berdampak negatif pada pendapatan daerah.
Selain itu, Amir juga menyinggung pentingnya perbaikan infrastruktur. Ia menilai kondisi jalan dan fasilitas publik yang rusak dapat menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam melayani masyarakat. “Kalau infrastruktur tidak bagus, banyak jalan rusak maka pemerintah akan dianggap gagal,” katanya.
Politikus tersebut juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan pengangguran terbuka guna meningkatkan peluang kerja. Terkait keuangan daerah, ia memberikan peringatan keras mengenai pentingnya menjaga PAD. “Sebab kalau PAD bobol bahaya daerah,” pungkasnya, seraya menyatakan bahwa DPRD siap memberikan dukungan agar perangkat daerah bekerja lebih efektif demi kepentingan publik.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran. Pimpinan DPRD dan TAPD menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut pada hari berikutnya, Selasa (7/7).
Mec.
