ONLINEBRITA.COM MANADO – Anggota DPRD Sulawesi Utara, Cindy Wurangian, mengungkap adanya ketidaksesuaian data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya terkait capaian layanan publik berbasis digital.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah daerah melaporkan bahwa pelayanan publik online serta situs web organisasi perangkat daerah (OPD) telah mencapai 100 persen. Namun, Cindy menegaskan bahwa kondisi di lapangan justru berbeda jauh. Ia menemukan masih banyak situs OPD yang mengalami gangguan (error) bahkan tidak memiliki konten yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengadaan jasa internet di lingkungan pemerintah provinsi.
Menurut Zainudin, berbagai kendala yang terjadi merupakan bagian dari masa transisi dalam sistem pengadaan, yang bertujuan agar distribusi bandwidth ke masing-masing OPD bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
Ia juga menyinggung persoalan penggunaan aplikasi Zoom yang sempat menjadi sorotan. Zainudin memastikan bahwa Kominfo sebenarnya telah memiliki akun berbayar, namun koordinasi antar-OPD dinilai masih perlu ditingkatkan agar kendala teknis tidak terulang.
“Kami juga sedang melakukan asistensi intensif untuk menghidupkan kembali portal-portal web yang sempat mati karena kendala tenaga ahli tahun lalu. Kami optimis target RPJMD akan terkejar dengan standarisasi tampilan situs yang baru,” ujar Zainudin.
Sementara itu, pihak Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut berharap persoalan ini segera dituntaskan. Mereka menilai infrastruktur digital merupakan tulang punggung pelayanan publik di era modern, sehingga ketidaksiapan sistem dapat berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat. (*Mecky)
