ONLINEBRITA.COM, MANADO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk “Kajian Evaluasi dan Pemilihan Tahun 2024: Tata Kelola Pemilu di Indonesia Sebagai Penguatan Kualitas Demokrasi”.
Diskusi kelompok.tersebut dibuka kepala Puslitbangdiklat Bawaslu RI, Ray Maryuna Siagian, (20/12) Dalam sambutannya Ray M Siagian mengatakan bahwa pemilu 2024 yang sudah diselenggarakan itu merupakan pemilu serentak terbesar dan pertama di dunia.
Diskusi panel ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, termasuk Ferry Liando, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Universitas Sam Ratulangi, Reidy Sumual, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara dan beberapa pemateri lainnya dan Kordiv SDM Bawaslu Sulut Erwin Sumampouw.
Karel Najoan kapasitas peserta yang diekenl salah satu tokoh senior di KNPI dan pemgamat politik tulen mempertanyakan soal lemahnya Undang Undang Pemilu yang menurutnya tidak tuntas dalam konteks penegakan hukum. Hal ini berakibat pada ending penyelesaian kasus money politik yang ditangani sentra.Gakumdu Bawaslu, ujar akademisi senior yang punya segudang jaringan politik dan ekonomi.ini.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Terry Umboh pengamat Sosial.dan Joppy Senduk.Ketua PWI Manado. Mereka menysoroti soal peneggakan kasus kasus Pillada 2024.yang hanya sebatas pemeriksaan selanjutnya tak berujung. Bahkan terkesan hanya bersifat kegiatan serimonial.saja.
Sementara iru, pemateri Reidy Sumual menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan perlunya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemilu yang transparan mencerminkan kualitas demokrasi. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat mengawasi jalannya pemilu, memastikan setiap proses berjalan adil dan bebas dari korupsi,” ujar Sumual.
Diskusi juga membahas sejumlah poin penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, mencakup evaluasi terhadap peserta, pemilih, dan penyelenggara. Beberapa pertanyaan kunci yang diangkat adalah apakah peserta pemilu telah mendapatkan fasilitas yang memadai, apakah pemilih telah dijamin hak-haknya, dan apakah penyelenggara pemilu bekerja secara profesional sesuai regulasi.
Indonesia memiliki keunikan dalam sistem pemilunya dengan keberadaan tiga lembaga penyelenggara: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Ferry Liando, keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan upaya memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan.
Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada, yang di beberapa daerah tercatat di bawah 60%. Ferry Liando menjelaskan, fenomena ini salah satunya disebabkan oleh “kelelahan politik” akibat waktu pelaksanaan Pilkada yang terlalu dekat dengan Pilpres.
“Publik membutuhkan jeda untuk memulihkan energi politik mereka. Tanpa waktu istirahat yang cukup, partisipasi pemilih cenderung menurun,” ujar Liando.
Lingkungan Politik dan Isu Kecurangan
Lingkungan politik juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pemilu. Salah satu isu yang disoroti adalah penyalahgunaan sumber daya negara, seperti keterlibatan ASN, TNI, atau Polri, untuk mendukung kandidat tertentu. “Ketika sumber daya negara dimanfaatkan untuk kepentingan politik, itu adalah bentuk nyata kecurangan pemilu,” tegas Liando.
Selain itu, diskusi juga membahas digitalisasi pemilu sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi. Namun, tantangan utama terletak pada infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki akses internet memadai.
“Digitalisasi adalah langkah maju, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai agar semua daerah dapat terlibat,” tambah Sumual.
Melalui diskusi ini, Bawaslu berharap Pemilu 2024 menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun masyarakat, diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang inklusif, transparan, dan bebas dari kecurangan.
“Pemilu bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi cerminan masa depan bangsa. Bersama, mari kita kawal demokrasi ini dengan penuh tanggung jawab,” tutup Ferry Liando dengan optimisme.(*/sob)
