ONLINEBRITA.COM MINUT, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegasan Batas Desa dan Kelurahan melalui Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial Tahun 2026, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Sutan Raja Hotel ini menjadi langkah strategis daerah dalam mewujudkan administrasi kewilayahan yang tertib, akurat, dan memiliki kepastian hukum.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Umbase Mayuntu, S.Sos., M.Si., yang membacakan sambutan Bupati Minahasa Utara. Bupati berhalangan hadir karena tugas dinas di luar daerah, namun memberikan apresiasi tinggi atas inisiasi kegiatan yang melibatkan berbagai elemen pemerintah dan akademisi ini.
Integrasi Data dan Rekomendasi KPK
Dalam laporan pendahuluan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Minahasa Utara, Seferson Sembel, SE., ST., PMP., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 serta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poin penting rekomendasi tersebut adalah kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan sensus pertanahan berbasis geospasial.
“Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinkronisasi data pertanahan yang akurat,” ujar Seferson.
Seferson mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mempersiapkan dukungan teknis. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Minahasa Utara akan melibatkan 1.500 mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi yang tergabung dalam program KKN Tematik. Mereka akan diterjunkan selama 23 hari untuk memetakan bidang tanah menggunakan aplikasi BPN.
“Tahap awal, terdapat lima kecamatan prioritas yang menjadi sasaran, yakni Kecamatan Kalawat, Talawaan, Airmadidi, Kauditan, dan Likupang. Mahasiswa akan didampingi oleh perangkat desa, lurah, hingga camat,” tambahnya.
Solusi Konflik Batas Wilayah
Seferson menekankan bahwa peta geospasial yang dihasilkan nantinya akan menjadi peta kerja bagi para Hukum Tua dan Lurah. Hal ini diharapkan mampu mereduksi potensi konflik batas wilayah yang selama ini sering terjadi, baik antar-desa dalam satu kecamatan maupun antar-kecamatan.
“Mahasiswa bertugas mendata NIB dan NOP. Jika ditemukan konflik batas, itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk melakukan mediasi. Kami juga meminta dukungan penyediaan penginapan yang layak bagi para mahasiswa agar mereka dapat bekerja dengan optimal,” tegasnya.
Empat Penekanan Bupati Minahasa Utara
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Utara menegaskan bahwa batas wilayah bukan sekadar garis di atas peta, melainkan identitas administratif dan landasan pelayanan publik. Ketidakjelasan batas dinilai dapat memicu masalah mulai dari sengketa aset hingga perselisihan antarwarga.
Oleh karena itu, Bupati menyampaikan empat penekanan penting kepada seluruh peserta Bimtek dan jajaran pemerintahan:
- Akurasi dan Validasi Data: Seluruh pendataan harus cermat, objektif, dan sesuai fakta lapangan.
- Koordinasi Persuasif: Pemerintah desa dan kelurahan wajib mendampingi mahasiswa dan menyelesaikan potensi persoalan batas secara kekeluargaan.
- Integrasi Lintas Sektor: Data yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur: Peserta Bimtek diminta serius mengikuti materi dan menindaklanjutinya dengan rencana aksi nyata.
“Di era transformasi digital, kita membutuhkan data yang presisi dan terverifikasi. Teknologi geospasial memungkinkan kita mengetahui posisi, luas, dan karakteristik wilayah secara faktual,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Mengakhiri kegiatan, Umbase Mayuntu secara resmi membuka Bimtek Penegasan Batas Desa dan Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial 2026, dengan harapan kegiatan ini akan menghasilkan peta wilayah yang valid demi kemajuan Kabupaten Minahasa Utara.
Mec.
