ONLINEBRITA.COM MINUT, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di The Sentra Hotel, Senin (9/11/2026).
Kegiatan strategis yang mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, para Hukum Tua se-Kabupaten Minut, serta Anggota Komisi III DPR RI, Hillary Lasut.
Workshop ini dilandasi oleh pembaruan regulasi terkini, meliputi UU Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan atas UU Desa) dan Perpres Nomor 2 Tahun 2025, yang menuntut adaptasi cepat dalam tata kelola anggaran.
Mewakili Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, Sekretaris Daerah Novly Wowiling dalam sambutannya menegaskan posisi vital desa sebagai pusat pembangunan.
“Desa adalah pusat pembangunan. Ketika kesadaran pembangunan di desa betul-betul terbangun, masyarakatnya akan sejahtera. Saya berharap seluruh Hukum Tua, baik Plt maupun definitif, dapat menyerap materi ini untuk menjalankan tugas secara maksimal demi mewujudkan visi kepemimpinan daerah,” ujar Sekda Novly saat membuka kegiatan.
Antisipasi Kekhawatiran Hukum Tua
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Hillary Lasut, menyoroti dinamika regulasi yang sering memicu kecemasan di kalangan aparat desa. Ia menekankan pentingnya pendampingan agar para Hukum Tua tidak terjebak masalah hukum akibat ketidaktahuan, padahal niat mereka murni untuk melayani masyarakat.
“Banyak aspirasi masuk bahwa kepala desa saat ini punya kekhawatiran dalam menjalankan tugas. Mereka menghadapi aturan yang terus berdinamika dan di-update, sementara masyarakat menuntut kades harus bisa melakukan segalanya. Padahal mereka tidak punya niat jahat (mens rea), hanya ingin menjalankan tanggung jawab,” jelas Hillary.
Sebagai solusi konkrit, Hillary berkolaborasi dengan BPKP untuk menghadirkan sesi konsultasi interaktif. Lewat forum ini, para Hukum Tua dapat berdiskusi langsung mengenai kendala teknis dan administrasi, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Kami ingin memastikan tata kelola anggaran desa berjalan aman, tepat sasaran, dan para Hukum Tua dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa cemas akan jerat hukum, asalkan mereka bekerja sesuai koridor dan transparan,” pungkas Hillary.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal serta mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel di Minahasa Utara.
Mec.
