Foto: Dr. Yunita Arifin, S.H M.H dan Febry H.J Dien ST M.Inf, Tech.(man)
ONLINEBRITA.COM, MANADO — Ancaman penyalahgunaan kekuasaan membayangi program revitalisasi ratusan sekolah di Sulawesi Utara yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

Tak ingin dana pendidikan menjadi ladang penyimpangan, BPMP Sulut menghadirkan Inspektur Investigasi Itjen Kemendikdasmen RI, Dr. Yunita Arifin, S.H M.H.
Dalam pemaparannya, Yunita Arifin mengungkapkan adanya tiga klaster penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi perhatian berdasarkan temuan pelaksanaan program pada tahun sebelumnya.

Ketiga klaster tersebut meliputi klaster kepala sekolah, klaster kepala dinas, dan klaster aparat penegak hukum (APH).
Hal ini terungkap dalam kegiatan penguatan pencegahan fraud yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Rabu (18/11/2026).

Salah satu pola yang diungkapkan Yunita adalah adanya kerja sama antara pihak-pihak yang seharusnya menjalankan fungsi berbeda.
“Ada kerja sama antara pengawas dan perencana. Bahkan kerja sama antara kepala sekolah dan pengawas,” ungkap Yunita.

Pernyataan tersebut menjadi alarm bagi pelaksanaan revitalisasi sekolah di Sulawesi Utara. Sebab, ketika fungsi pengawasan dan pihak yang diawasi tidak lagi berjalan secara independen, celah penyimpangan bisa semakin terbuka.
1Persoalan ini semakin penting mengingat program revitalisasi menjangkau ratusan sekolah dengan nilai anggaran ratusan miliar rupiah.

Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan material, pengawasan kualitas hingga pertanggungjawaban keuangan, membutuhkan kontrol yang ketat.
Terlebih, seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Tenggat waktu tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas bangunan, spesifikasi teknis, maupun ketentuan penggunaan anggaran.
Sementara itu, penguatan dari Inspektorat Investigasi diharapkan mendorong deteksi dini dan pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Yang menjadi taruhan bukan sekadar penyelesaian proyek pembangunan. Ada uang negara, keselamatan peserta didik, kualitas pendidikan, serta kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.
Revitalisasi sekolah semestinya menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan berkualitas, bukan membuka ruang bagi praktik kolusi dan penyalahgunaan kewenangan.
Tiga klaster telah menjadi peringatan. Kini, pengawasan harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar sampai pada tujuan: membangun sekolah, bukan membangun peluang penyimpangan.
Turut hadir, Jaksa madya pada Jampidsus Kejaksaan Agung Zainal Arifin SH MH, Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto SH MH, Kepala BPMP Provinsi Sulut Febry H.J Dien ST M.Inf, Tech.(man) serta ratusan peserta Kepala Sekolah.(*/jop)










