Foto: Aktivis Agus Nugroho,- situasi di lokasi pengrusakan kawasan cagar alam Kinilow.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON — Kerusakan kawasan Cagar Alam di Kinilow, Kota Tomohon, tidak boleh berakhir hanya dengan permintaan maaf.
Aparat Penegak Hukum (APH) didesak turun tangan, mengusut dugaan perusakan kawasan konservasi, serta memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembukaan lahan dan penebangan pohon di kawasan tersebut.
Desakan itu disampaikan Aktivis 98 jebolan Unas Jakarta Agus Nugroho SIP menyusul dugaan aktivitas pembukaan lahan yang telah mengakibatkan kerusakan vegetasi dan lingkungan di kawasan Cagar Alam Kinilow.
Persoalan ini dinilai serius karena dampaknya bukan sekadar hilangnya pepohonan, tetapi juga berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Nugroho, kawasan cagar alam merupakan wilayah konservasi yang memiliki perlindungan hukum.
Karena itu, setiap aktivitas yang mengakibatkan kerusakan di dalamnya harus ditelusuri secara serius, termasuk siapa yang memerintahkan, melakukan, maupun bertanggung jawab atas pembukaan lahan tersebut.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan permintaan maaf. Harus ada pemeriksaan dan penegakan hukum. APH perlu mengusut siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana aktivitas tersebut bisa terjadi di kawasan cagar alam,” tegas Nugroho, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, permintaan maaf tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran hukum maupun memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
Terlebih, jika aktivitas tersebut terbukti menyebabkan penebangan pohon, pembukaan lahan tanpa hak, hingga kerusakan kawasan konservasi.
Ancaman lain yang tidak kalah serius adalah terganggunya sumber mata air warga.
Kerusakan tutupan vegetasi di kawasan hulu berpotensi memengaruhi kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air. Jika dibiarkan, masyarakat bisa menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Ini bukan hanya persoalan pohon yang ditebang atau lahan yang dibuka. Ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, terutama keberadaan sumber mata air. Jangan menunggu dampaknya semakin besar baru semua pihak bergerak,” ujarnya.
Nugroho juga mendesak instansi berwenang bersama aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi, mengidentifikasi tingkat kerusakan, mengumpulkan bukti, serta memastikan status dan batas kawasan yang terdampak.
Menurutnya, penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Secara hukum, perusakan kawasan cagar alam dapat berimplikasi pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.
Ketentuan mengenai perlindungan kawasan konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Karena itu, dugaan perusakan di Kinilow harus menjadi perhatian serius pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi konservasi. Penanganannya tidak cukup berhenti pada teguran atau pernyataan penyesalan.
Cagar alam bukan lahan bebas untuk dibuka, apalagi dieksploitasi. Kawasan ini merupakan benteng ekologis yang harus dijaga keberadaannya.
Kini, publik menunggu langkah konkret APH. Apakah dugaan perusakan kawasan konservasi di Kinilow akan diusut hingga tuntas, atau justru berhenti pada permintaan maaf tanpa kejelasan pertanggungjawaban?
Hingga berita ini diturunkan, tanggapan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan APH belum sempat dikonfirmasi.(*/jop)
