Foto: Pemerintah Kota Tomohon dalam momentum Hati Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON – Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan tiket untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Pesan keras inilah yang kembali digaungkan Pemerintah Kota Tomohon dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.
Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk SH, bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A Rumajar SE MIKom, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk berdiri di barisan terdepan melawan segala bentuk praktik korupsi.
Mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri”, peringatan Hakordia yang jatuh pada 9 Desember 2026 ini bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa korupsi adalah ancaman nyata bagi pembangunan, pelayanan publik, dan masa depan masyarakat.
Bagi Caroll-Sendy, perang melawan korupsi tidak cukup hanya dengan slogan atau seruan lantang. Harus ada keberanian untuk membangun budaya jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap lini kehidupan.
Terutama bagi ASN, integritas harus menjadi harga mati. Setiap jabatan yang dipercayakan negara memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar kepada masyarakat.
Jangan sampai kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melayani justru berubah menjadi alat mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Apalagi sampai menyalahgunakan kepercayaan rakyat demi kepentingan tertentu.
Semangat antikorupsi pun tidak boleh berhenti di balik meja kantor pemerintahan. Budaya kejujuran harus tumbuh dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat.
Sebab, praktik korupsi bukan hanya soal kerugian keuangan negara. Dampaknya jauh lebih luas. Korupsi merampas hak masyarakat, merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, bahkan menggerogoti kualitas pelayanan yang seharusnya dinikmati rakyat.
Karena itu, masyarakat juga diajak tidak tinggal diam. Berani menolak suap, tidak membenarkan pungutan liar, serta tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan merupakan bagian penting dari gerakan antikorupsi.
Pemerintah Kota Tomohon mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari meriahnya peringatan Hakordia, melainkan dari perubahan perilaku dan konsistensi menjalankan pemerintahan yang berintegritas.
Jabatan untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri. Kewenangan untuk melayani, bukan untuk disalahgunakan.
Itulah semangat yang harus terus hidup dalam gerakan bersama melawan korupsi di Kota Tomohon.
Tolak Korupsi! Berantas Korupsi untuk Negeri! (*/jop)
