DPRD SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi merekomendasikan penundaan program sterilisasi Pelabuhan Manado. Kebijakan ini ditunda menyusul gelombang keberatan yang masif dari masyarakat, khususnya warga kepulauan, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani ekonomi mereka.
Rekomendasi ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Sulut bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo Manado, yang berlangsung pada Senin (2/11/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD tidak hanya meminta penundaan, tetapi juga mengeluarkan sikap tegas terkait tata kelola pelabuhan. DPRD mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk segera turun tangan menertibkan seluruh pungutan di kawasan Pelabuhan Manado.
Lebih jauh, DPRD meminta dilakukannya audit investigasi secara menyeluruh terhadap tarif dan retribusi yang diberlakukan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa besaran tarif yang dipatok benar-benar rasional, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada jalur laut untuk mobilitas dan distribusi logistik.
“Kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Sterilisasi pelabuhan memang penting untuk ketertiban dan keamanan, namun tidak boleh mengorbankan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, kami merekomendasikan program ini ditunda terlebih dahulu,” ujar Pimpinan Komisi III DPRD Sulut dalam RDP tersebut.
“Selain itu, kami meminta Pemprov Sulut segera menertibkan seluruh pungutan di kawasan pelabuhan. Kami juga mendesak agar dilakukan audit investigasi. Tarif yang diberlakukan harus berpihak dan mampu ditanggung oleh kondisi ekonomi masyarakat kepulauan kita,” tambahnya.
Pihak KSOP dan PT Pelindo Manado dalam RDP tersebut menyatakan akan menindaklanjuti dan mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Sulut.
Keputusan penundaan ini disambut lega oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk forum nelayan dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Sulut. Mereka berharap, ke depan setiap kebijakan yang dikeluarkan di Pelabuhan Manado tidak lagi lahir tanpa melibatkan partisipasi publik serta kajian dampak ekonomi yang matang bagi warga kepulauan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Sulut belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jadwal pelaksanaan audit investigasi yang didesak oleh DPRD tersebut.
Mec
