Jakarta,ONLINEBRITA.COM – Bupati Minahasa Utara (Minut), Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Kehadiran Bupati Joune merupakan respons atas undangan resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui radiogram Nomor 900.1.13.2/8219/SJ tertanggal 14 Oktober 2026.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan melalui sinergi strategis antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program percepatan akses keuangan di tingkat pusat dan daerah, serta merumuskan arah strategi TPAKD untuk tahun 2027.
Dalam agenda nasional ini, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah yang bertindak sebagai pengarah TPAKD. Kehadiran para gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta mendorong implementasi program akses keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran di masing-masing wilayah.
Selain sesi koordinasi dan arahan presiden, Rakornas TPAKD 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan melalui inovasi dan implementasi program kerja TPAKD yang signifikan selama tahun 2025.
Bupati Joune Ganda menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang strategis untuk memperkuat keterhubungan kebijakan pemerintah daerah dengan program perluasan layanan keuangan formal. “Upaya ini sangat krusial untuk mendukung masyarakat dan pelaku usaha agar semakin mudah menjangkau layanan keuangan serta memanfaatkan peluang pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar manfaat layanan keuangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah menuju tahun 2027.
Mec.
