ONLINEBRITA.COM MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dalam Rapat Paripurna, Senin (2/6/2026). Dalam kesempatan ini, Gubernur Sulut menegaskan bahwa provinsi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.,
Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas pemeriksaan yang dilakukan secara independen, profesional, dan objektif. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini merupakan instrumen vital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.,
“Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat. Saya juga menegaskan, temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” ujar Gubernur dalam sambutannya.,
Kinerja Fiskal Membaik: Aset Melonjak, Kewajiban Menurun
Dalam paparannya, Gubernur melaporkan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun penuh tantangan namun berhasil dikelola dengan baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari anggaran, menunjukkan efisiensi dan penajaman program prioritas.,
Kesehatan fiskal daerah juga terlihat dari posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terjaga sebesar Rp177,13 miliar. Dari sisi neraca, total aset Pemprov Sulut mengalami peningkatan signifikan dari Rp10,78 triliun pada 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada 2025, atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai aset tetap dan investasi jangka panjang.,,
Yang lebih membanggakan, posisi kewajiban atau utang daerah menurun drastis. Total kewajiban turun dari Rp1,26 triliun pada 2024 menjadi Rp849,77 miliar pada 2025, atau berkurang sekitar Rp414 miliar. Hal ini menunjukkan kuatnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Prestasi Pembangunan dan Penghargaan
Di luar angka keuangan, Gubernur juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan nyata di tahun 2025, antara lain:
- Revitalisasi Museum Negeri Sulut: Kini berfungsi tidak hanya sebagai penyimpanan artefak, tetapi juga ruang edukasi dan destinasi wisata budaya modern.
- Regulasi Pro-Rakyat: Sulut menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Penghargaan Nasional: Meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi.
Gubernur menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Peliput : Mecky Tania.
