ONLINEBRITA.COM MANADO – Isu pendidikan memanas dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut saat Cindy Wurangian melontarkan kritik keras terhadap lambannya penetapan kepala sekolah definitif.
Menurutnya, dominasi status Pelaksana Tugas (PLT) di banyak sekolah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi menghambat arah kebijakan pendidikan di daerah.
“Kalau masih PLT, keputusan strategis jadi terbatas. Ini bisa berdampak pada kualitas pendidikan,” tegas politisi Golkar tersebut.
Pernyataan ini memicu perdebatan, karena menyentuh langsung kinerja sektor pendidikan yang menjadi salah satu indikator utama pemerintahan Yulius Selvanus.
Tak berhenti di situ, Cindy juga mendorong penguatan nasionalisme di kantor pemerintahan bahkan mengusulkan pola semi-militeristik berupa penghentian aktivitas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara rutin.
Usulan ini berpotensi memunculkan pro dan kontra, antara yang melihatnya sebagai penguatan karakter kebangsaan, dan yang menilai sebagai simbolisme tanpa dampak langsung pada pelayanan publik.
Menjawab tekanan tersebut, Gubernur Yulius bergerak cepat. Ia mengklaim telah memerintahkan pendataan menyeluruh untuk segera menerbitkan SK definitif kepala sekolah.
“Data sedang dihimpun. Setelah itu, kita keluarkan SK agar semua definitif,” ujarnya.
Langkah ini kini menjadi ujian nyata: apakah Pemprov Sulut mampu menjawab kritik DPRD dengan kebijakan konkret, atau justru kembali terjebak dalam pola birokrasi yang berlarut-larut. (*Mecky).
