ONLINEBRITA.COM, TALAUD – Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, bersama Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambungan, S.E., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Gedung Paripurna DPRD, Selasa (01/06/25).
Rapat ini digelar dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD, Drs. Engelbertus Tatibi, ME, didampingi Wakil Ketua II, Janastasya Ch. Parapaga, SE, S.Kom.
Dalam sambutannya, Bupati Welly Titah menyampaikan rasa syukur atas kesempatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2024, yang merupakan wujud komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Laporan ini bukan hanya mencerminkan angka, tetapi juga etika pengelolaan keuangan daerah yang amanah dan profesional untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Talaud,” ujarnya.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bupati melaporkan capaian APBD 2024 sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Dianggarkan Rp887,169 miliar, terealisasi 93,92% atau Rp833,186 miliar.Belanja Daerah: Dianggarkan Rp868,413 miliar, terealisasi 89,29% atau Rp775,433 miliar.Penerimaan Pembiayaan Daerah: Dianggarkan Rp24,743 miliar, terealisasi 52,14% atau Rp12,901 miliar.Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Dianggarkan Rp43,5 miliar, terealisasi 99,95% atau Rp43,479 miliar.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA): Rp27,175 miliar.Bupati juga menyoroti tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih sangat rendah, dengan rasio kemandirian keuangan 3,69%, menunjukkan ketergantungan besar pada dana transfer pemerintah pusat.
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemkab Talaud akan mempercepat digitalisasi transaksi melalui kerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank SulutGo, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui edukasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
Kabupaten Kepulauan Talaud kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesembilan kalinya, sebuah capaian yang mencerminkan kerja keras kolektif dan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Namun, Bupati menegaskan keterbukaan terhadap catatan strategis dari BPK, DPRD, dan masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk terus memperkuat integritas dan efisiensi anggaran, memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tambahnya.
Hadir dalam sidang ini pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat eselon, Ketua Umum Sinode GERMITA, pimpinan instansi vertikal dan BUMD, Ketua dan anggota KPUD serta Bawaslu, Ketua Tim Penggerak PKK, para camat, lurah, kepala desa, dewan adat, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta para pejuang otonomi daerah. (Ten’s)
