Foto: Guru Besar Prof Alex Masengi dan Advokat Jack Budiman.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON — Pengrusakan kawasan Cagar Alam Kinilow, Kota Tomohon, menuai perhatian dua tokoh masyarakat setempat.
Prof. Ir. K.W. Alex Masengi, MSc PhD, menyoroti persoalan tersebut dari perspektif sejarah Negeri Kinilow, sementara Jack Budiman, S.H, mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap dugaan perusakan kawasan konservasi.
Keduanya mengangkat persoalan yang dinilai tidak boleh dipandang sebatas aktivitas pembukaan lahan dan penebangan pohon.
Sebab, kawasan tersebut memiliki dimensi lingkungan, sejarah, serta kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.
Dari perspektif sejarah, Alex Masengi menempatkan keberadaan kawasan alam Kinilow sebagai bagian yang perlu dilihat dalam perjalanan sejarah negeri dan kehidupan masyarakatnya.
“Nilai sejarah suatu wilayah tidak hanya melekat pada cerita masa lalu, tetapi juga pada warisan alam yang menjadi bagian dari kehidupan generasi ke generasi,” ujar Masengi, Senin (16/11/2026).
Karena itu, persoalan kerusakan kawasan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“Apalagi, keberadaan kawasan hutan dan sumber mata air memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Kinilow,” sebut Guru besar Unsrat Manado ini.
Sementara itu, Jack Budiman, S.H, menyoroti persoalan tersebut dari aspek hukum.
Menurut perspektif hukum, aktivitas pembukaan lahan, penebangan pohon dan tindakan yang mengakibatkan kerusakan kawasan cagar alam harus ditelusuri berdasarkan status kawasan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kawasan cagar alam merupakan kawasan konservasi yang memiliki perlindungan hukum,” kata Budiman yang dikenal sebagai salah satu Lawyer di Kota Tomohon.
Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Oleh sebab itu, aparat penegak hukum (APH) bersama instansi berwenang didorong melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari legalitas aktivitas pembukaan lahan, dugaan penebangan pohon, hingga dampak terhadap sumber mata air masyarakat.
Persoalan ini juga tidak semestinya dianggap selesai hanya karena adanya permintaan maaf dari pihak yang diduga melakukan aktivitas perusakan.
Permintaan maaf merupakan persoalan tersendiri, sedangkan dugaan pelanggaran hukum tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti.
Dua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Cagar Alam Kinilow bukan hanya menyangkut kerusakan fisik kawasan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab menjaga warisan sejarah dan kelestarian lingkungan.
Masyarakat Kinilow tentu memiliki kepentingan agar kawasan yang menjadi bagian dari lingkungan hidup mereka tetap terjaga. Terlebih, sumber mata air merupakan kebutuhan mendasar yang keberlangsungannya harus diperhatikan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah instansi berwenang dan aparat penegak hukum untuk memastikan fakta di lapangan, menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
Cagar Alam Kinilow bukan sekadar persoalan tanah dan pepohonan. Ada sejarah negeri yang perlu dihormati, sumber kehidupan yang harus dijaga, dan hukum yang wajib ditegakkan.(*/jop)







