Foto: Sosialisasi Permendagri No.17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON — Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk SH, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 secara disiplin, tepat sasaran, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, anggaran daerah tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Caroll saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, di Metland Marron Hotel Tomohon, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Caroll menyampaikan apresiasi atas kehadiran narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Jifvy Magdalena Dina Paomey SIP MAk CGAA, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Menurut Caroll, APBD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus berpedoman pada regulasi, diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, serta memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, sebagaimana amanat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan APBD harus mempedomani Permendagri yang diterbitkan setiap tahun.
“Saat ini kita berada pada tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kehadiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 adalah kompas bagi kita, bukan hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi landasan agar penyusunan APBD dilakukan secara terarah, terpadu, dan disiplin,” tegas Caroll.
Wali Kota kemudian menggarisbawahi tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan prioritas pembangunan. Seluruh program harus konsisten dengan dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2027, kemudian diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS hingga RKA-SKPD. Caroll meminta agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran, termasuk memastikan keselarasan dengan Program Strategis Nasional.
Kedua, penganggaran harus berorientasi pada kinerja dan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya kegiatan, melainkan dari hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, perangkat daerah diminta lebih selektif menentukan prioritas belanja dengan mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial, dan penguatan ekonomi daerah. Setiap usulan anggaran juga harus memiliki target kinerja yang terukur serta memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.
Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, disiplin fiskal, dan akuntabilitas penganggaran. Seluruh perangkat daerah diminta cermat dalam menyusun program, subkegiatan, kode rekening, standar harga satuan, volume kebutuhan, hingga sumber pendanaan.
Caroll mengingatkan agar belanja daerah disusun secara rasional sesuai kemampuan fiskal, sehingga tidak menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari.
“Yang ingin kita capai adalah APBD yang tidak hanya baik dari sisi penyusunan dan kelengkapan administrasi, tetapi juga sehat dari sisi fiskal, tepat dalam pengalokasian, dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan, serta pada akhirnya memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat Kota Tomohon,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk berdiskusi aktif bersama narasumber, sehingga berbagai ketentuan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dapat dipahami dan diterapkan secara tepat dalam proses penyusunan APBD Kota Tomohon 2027.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Djonny Runtuwene bersama pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME, Plt. Kepala BPKPD Kota Tomohon Dani Liuw, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon.(*/jop)
