ONLINEBRITA, COM – JAKARYA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6 sebagai bagian dari rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di tingkat pemerintah daerah.
Workshop secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Apkasi yang juga Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Forum ini diikuti jajaran pejabat pemerintah daerah serta para pelaku usaha dan penyedia barang/jasa.
Dalam sambutannya, Joune menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak semata-mata merupakan rangkaian prosedur administratif, tetapi memiliki posisi strategis sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Lewat belanja APBD, baik fisik maupun nonfisik, pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memacu penggunaan produk dalam negeri,” ujar Joune.
Menurutnya, penerapan E-Katalog Versi 6 harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Ia menilai, keberhasilan pembaruan sistem digital yang dikembangkan LKPP tidak hanya dapat dilihat dari aspek teknologi, tetapi juga dari kemudahan penggunaan, kecepatan proses, efisiensi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan.
“Pertanyaan utamanya, apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah, lebih cepat, efisien, serta transparan bagi Pemkab dan pelaku usaha? Ini yang menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, turut hadir memberikan pemaparan teknis sekaligus memandu peserta dalam simulasi penggunaan E-Katalog Versi 6.
Melalui workshop ini, Apkasi dan LKPP mendorong terciptanya matching process atau titik temu antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan kesiapan pelaku usaha di masing-masing daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga ekonomi kreatif, dapat terserap secara lebih optimal melalui sistem pengadaan nasional.
Joune menekankan bahwa penguatan ekosistem pengadaan digital membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, LKPP, serta penyedia barang dan jasa.
“Kolaborasi berkelanjutan antara LKPP, Pemda, dan penyedia barang/jasa sangat penting agar ekosistem pengadaan digital ini terus relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkas Joune saat membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Workshop ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis para peserta terhadap E-Katalog Versi 6, tetapi juga memperkuat pemanfaatan belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.(*)
