Foto: Bupati Joune Ganda tampil sebagai pembicara dalam forum diseminasi RGSS.
ONLINEBRITA.COM, JAKARTA — Keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya diukur hanya melalui angka-angka administratif yang seragam. Di tengah beragamnya kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan kapasitas daerah di Indonesia, dibutuhkan sistem evaluasi yang mampu melihat realitas serta tantangan yang dihadapi setiap pemerintah daerah secara lebih adil dan proporsional.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune Ganda, saat menjadi panelis dalam kegiatan diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (03/06/2026).
Kegiatan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, serta didukung oleh Chandler Governance Group (CGG).
Dalam forum tersebut, Joune Ganda menegaskan bahwa keberagaman daerah di Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, setiap kabupaten memiliki titik awal pembangunan, kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, serta tantangan yang berbeda sehingga tidak dapat dinilai dengan ukuran yang sama.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara.
Ia menilai, evaluasi kinerja daerah harus mampu menggambarkan keseluruhan proses pembangunan, termasuk berbagai keterbatasan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Terkait implementasi RGSS, APKASI menyambut positif kehadiran instrumen tersebut sebagai langkah maju dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data.
Meski demikian, Joune Ganda mengingatkan bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah menciptakan kompetisi yang melabeli daerah sebagai yang terbaik atau terburuk. Menurutnya, evaluasi harus menjadi sarana pembelajaran yang mendorong peningkatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh pemerintah daerah.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” tegasnya.
APKASI juga menyoroti pentingnya penerapan metode evaluasi yang memperhatikan kesetaraan karakteristik daerah. Perbandingan kinerja, menurut Joune Ganda, akan lebih objektif apabila dilakukan terhadap daerah-daerah yang memiliki kondisi dan tantangan yang relatif serupa.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” katanya.
Lebih jauh, APKASI menegaskan dukungannya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data atau evidence-based policy. Pendekatan ini dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kondisi riil di lapangan.
Menurut APKASI, pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya membutuhkan data yang kuat, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik setiap wilayah. Karena itu, instrumen evaluasi yang dikembangkan harus mampu menggabungkan objektivitas data dengan pemahaman yang komprehensif terhadap keragaman daerah di Indonesia.
Melalui pendekatan tersebut, hasil evaluasi diharapkan tidak hanya menjadi laporan capaian kinerja semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.(*/js)
