ONLINEBRITA.COM MANADO – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Sulawesi Utara mendadak memanas pada Senin (27/4/2026). Agenda yang mempertemukan para wakil rakyat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulut tersebut diwarnai protes keras terkait raibnya sejumlah program Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan dari perencanaan anggaran.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah legislator menemukan bahwa usulan yang mereka bawa dari hasil reses lapangan tidak lagi tercantum dalam daftar program yang akan dieksekusi pemerintah daerah. Kondisi ini memicu kekecewaan, bahkan ketegangan dalam forum resmi tersebut.
Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian, menegaskan bahwa Pokir bukan sekadar usulan biasa, melainkan representasi langsung dari aspirasi masyarakat yang telah melalui proses panjang dan mekanisme resmi.
“Pokir itu bukan usulan pribadi, tapi amanah masyarakat yang dititipkan melalui reses. Kami sudah mengikuti semua alur dan prosedur yang ada. Saya minta dengan sangat, jangan sampai usulan-usulan ini hilang di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam penyusunan anggaran daerah. Menurutnya, program yang telah dibahas bersama dan disepakati seharusnya tidak digeser atau dihilangkan tanpa penjelasan yang transparan.
Wurangian menambahkan, banyak usulan Pokir tersebut menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial, yang menjadi perhatian lintas komisi di DPRD.
RDP ini pun diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka dan akuntabel dalam mengelola serta menyusun program pembangunan, terutama yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui wakil. (*Mecky).
