ONLINEBRITA.COM MANADO – Baru hitungan jam setelah mengunci posisi di Musyawarah Daerah (Musda) XI, Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), langsung bergerak menemui Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Langkah cepat yang terjadi di Wisma Bumi Beringin, Kamis (16/4/2026) malam itu kini jadi bahan perdebatan: sekadar konsolidasi politik—atau sinyal kian rapatnya lingkar kekuasaan di daerah?
MEP tak menampik bahwa pertemuan tersebut membawa mandat langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Arahnya tegas: Golkar harus berdiri di garis depan menopang pemerintahan.
“Ini instruksi langsung dari Ketum. Golkar Sulut akan terus mendukung penuh pemerintah,” tegas MEP.
Namun pernyataan itu justru memantik tafsir berbeda di ruang publik.
Di satu sisi, Golkar sebagai partai pengusung dinilai wajar memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Tapi di sisi lain, kedekatan struktural antara partai dan kepala daerah—terlebih dengan posisi Yulius Selvanus sebagai Dewan Pembina Golkar Sulut—dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi politik dan kekuasaan eksekutif.
“Ini bukan sekadar komunikasi politik biasa. Publik bisa melihatnya sebagai upaya mengunci kekuasaan,” kata seorang pengamat politik.
Sorotan semakin tajam karena momentum pertemuan terjadi tepat setelah Musda—forum yang menentukan arah dan kekuatan internal partai di daerah. Bagi sebagian kalangan, ini adalah sinyal bahwa konsolidasi Golkar Sulut tak hanya berhenti di internal, tetapi langsung diarahkan ke pusat kekuasaan daerah.
Meski begitu, kubu Golkar membantah adanya kepentingan di luar mekanisme organisasi. MEP menegaskan bahwa pelaporan hasil Musda kepada gubernur adalah bagian dari struktur partai, mengingat posisi kepala daerah sebagai Dewan Pembina.
“Ini kewajiban organisasi, bukan manuver politik,” ujarnya.
Sejumlah elite Golkar Sulut seperti Raski Mokodompit, Feryando Lamaluta, Apler Bentian, dan Nicky E. B. Lumingas turut hadir dalam pertemuan tersebut, mempertegas soliditas internal partai pasca-Musda.
Di tengah pro dan kontra yang mengemuka, satu hal tak terbantahkan: langkah cepat ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia menjadi penanda bagaimana relasi partai dan kekuasaan di daerah terus bergerak—dan kini, berada di bawah sorotan publik yang semakin kritis.(*Mecky).
