ONLINEBRITA.COM MANADO,– Anggota DPRD Sulut Henry Walukow dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut saat ini.
Hal itu Henry utarakan dalam bentuk pertanyaan kepada Kepala Dinas (Kadis) PMD Sulut, Darwin Muchsin saat dalam RDP di ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut. Selasa (28/10/2025).
Adapun, mengawali kesempatannya untuk bertanya saat itu, Henry terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas capain yang telah di paparkan oleh Kadis Darwin terkait kinerja PMD Sulut.
“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” Ujar Henry Walukow.
Ia juga mengingatkan kepada kadis bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.
“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,” kata Walukow kepada PMD Sulut.
Setelah itu Henry langsung pada pertanyaannya, “yang jadi pertanyaan saya, dengan anggaran yang minim seperti ini. Apa yang menjadi skala prioritas di tahun 2026?” Tanya Walukow sambil mengatakan bahwa di dalam komisi I sendiri saat itu ada salah satu Pimpinan Badan Anggaran dan beberapa anggota dewan yang masuk dalam badan anggaran.
“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai? Tolong sampaikan kepada kami,” Kata Walukow memperjelas pertanyaannya sembari meminta kejelasan.
Karena menurut HW sapaan akrabnya, saat ini badan anggaran sedang berporses dalam penyusunan KUA PPAS.
Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.
Menanggapi hal yang di pertanyakan oleh Anggota Dewan Henry Walukow, Kadis PMD Sulut Darwin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.
“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.” Tutur Darwin.
Ia pun melanjutkan, “kenapa? Walaupun efisiensi saya punya kolaborasi dengan, misalnya rumah kumuh pak, tadi di singgung posyandu. Rumah kumuh itu kita nggak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana itu rumah kumuh jadi rumah sederhana.” Jelas kadis.
“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” Tambahnya.
Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.
“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” Jawab Kadis PMD Sulut.
Perlu di ketahui, yang pimpin RDP tersebut Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Rhesa Waworuntu, di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter yang juga Koordinator Komisi I dan Sekretaris Komisi Julitje Maringka serta Anggota Euginie Mantiri, Hillary Tuwo, Raski Mokodompit, Mulyadi Paputungan, Feramitha Mokodompit.(Kiki).
