Foto: Pemerhati Pembangunan Geothermal Indonesia Agus Nugroho SIP, dan situasi aksi geruduk acara pembukaan IIGCE 2025.
ONLINEBRITA.COM, JAKARTA – Situasi Pameran dan Konvensi Geothermal Internasional (Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition) ke-11, yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 17–19 September 2025 pekan lalu, sempat diwarnai aksi protes.
Diketahui, aksi protes itu datangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang menamakan diri Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Lembaga Terranusa Indonesia (LTI), Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP-NTT), dan Jaringan Advokasi Tanah Adat (JAGAD).
Demikian hal ini disampaikan salah satu Peserta IIGCE 2025, Agus Nugroho SIP saat dikonfirmasi awak media ini pasca peristiwa, Sabtu (20/09/2025). Secara gamblang Ia jelaskan, dirinya juga sempat dikagetkan atas ulah sejumlah peserta aksi saat acara pembukaan IIGCE.
“Iya, saya juga bener-bener kaget saat kejadian, kok tiba-tiba ada gerakan aksi geruduk dari sejumlah peserta aksi melakukan protes disaat acara Pembukaan IIGCE,” ujar Nugroho yang dikenal selaku Pemerhati Pembangunan Geothermal Indonesia.
Spontan dia membeberkan, setelah Ia telusuri lebih jauh ternyata aksi tersebut dipicu berbagai alasan klasik atas kebijakan Pemerintah terkait industri Panas Bumi.
“Mereka yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil itu, menuding Pemerintah sengaja “mengutak-atik” regulasi demi melancarkan proyek Panas Bumi,” sebutnya.
Menurut Nugroho, alasan mereka Industri Panas Bumi yang terus digenjot Pemerintah bukan sebagai solusi transisi energi, melainkan membawa bencana bagi warga dan lingkungan.
Sejak diterbitkannya UU No.21/2014 tentang Panas Bumi, industri ini dikeluarkan dari kategori pertambangan sehingga bisa masuk ke kawasan hutan konservasi.
Bahkan, belakangan ini UU No.32/2024 semakin menegaskan geothermal sebagai “Jasa Lingkungan”, sejajar dengan ekowisata terbatas.
“Jadi, menurut mereka, hal ini manipulatif karena ekstraksi Panas Bumi pada dasarnya adalah aktivitas penambangan,” kata aktivis UNAS Jakarta ini yang lebih dikenal kapasitasnya sebagai Sekjen Asosiasi Sahabat Panas Bumi (ASPB) Provinsi Sulawesi Utara itu.
Lanjut dikatakan Nugroho, bahwa Koalisi Masyarakat Sipil juga menegaskan, menjaga kampung halaman dari agresi industri geothermal adalah perjuangan penting yang tak tergantikan.
“Mereka menolak klaim Pemerintah bahwa Panas Bumi adalah solusi rendah karbon bagi krisis iklim,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Panitia Pelaksana IIGCE 2025, belum sempat dikonfirmasi terkait permasalahan aksi geruduk ini.(*/jop)
