Ini Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Paslon Gubernur dan Wagub Yang Ditanggung KPU Sulut, Bawaslu Terjunkan Puluhan Anggota Mengawasi

ONLINEBRUTA.COM, MANADO – Ketua Divisi teknis KPU Sulawesi Utara Salman Selangi mengatakan, pemeriksaan kesehatan para bakal calon Gubernur dan Wagub yang telah mendaftarkan diri akan ditanggung KPU Sulut. ” Jadi setelah para Paslon selesai mendaftar bisa.langsung melakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Saelangi usai acara Jumpa Pers di kantor KPU Sulut (26/08).

Hal senada.juga disampaikan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu. Menurut mereka.berdua, biaya pemeriksaan kesehatan para calon ditanggung oleh KPU Sulut. Untuk bakal calon pria biaya pemeriksaan kesehatan senilai Rp. 40 juta dan wanita Rp. 39 juta. “Namun jika ada pemeriksaan lanjutan akan ada penambahan biaya,” ujar Salman.

Menjawab pertanyaan, Salman mengungkapkan bahwa pihaknya menunjuk Rumah Sakit Dr RD Kandouw menjadi pelaksana pemeriksaan kesehatan. Ditunjuknya RSUP Kandouw sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan bakal calon berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Terkait teknis pemeriksaan, tenaga medis dan lainnya, lanjut Saelangi, KPU Sulut percayakan sepenuhnya kepada pihak RS. Wewenang Direktur untuk menunjuk siapa. ” Kami juga akan menerbitkan SK tim dokter dari KPU Sulut, tambah Saelangi..

Para tim tenaga medis yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di mana, tenaga medis bukan menjadi anggota Partai Politik, Bukan pendukung paslon independen, bukan dokter pribadi calon, bersifat profesional dan kompeten.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Ardiles Mewoh yang.hadir bersama dalal.acara jumpa.pers.itu memgatakan, memuji persiapan KPU Sulut. “Kami lihat persiapan KPU sudah mantap ini,” puji Ardiles

Menjawab pertanyaan, Bawaslu Sulut akan ikut mengawasi pendaftaran Paslon dan tahapan tahapan.lainnya. Termasuk manjutnya, kelengkapan administrasinya. ” Kami akan pantau juga kedatangan paslon dan timsesnya, harus yang terdaftar dan jangan ada keterlibatan mobilisasi ASN dan menggunakan fasilitas negara,” ujar Ardiles seraya.mrmgatakan pihaknya memurunkan puluhan Petugas Bawaslu. (*/js)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *