Foto: Wakil Walikota Tomohon Sendy Rumajar didampingi Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Dr Drs Arnold Poli SH MAP mengikuti Pembukaan Program Magang IPDN secara daring.
ONLINEBRITA.COM, TOMOHON – Pemerintah Kota Tomohon secara resmi menerima penempatan 9 (Sembilan) Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam rangka pelaksanaan Program Magang dan praktik lapangan Tahun Akademik 2024/2025.
Kegiatan Pembukaan Program ini, dilaksanakan secara Daring dan diikuti oleh berbagai Pemerintah daerah penerima Praja, termasuk Kota Tomohon.
Wakil Walikota Tomohon Sendy G A Rumajar SE MIKom hadir secara Virtual dalam pembukaan tersebut melalui Platform Zoom.
Ia didampingi oleh Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Dr Drs Arnold Poli SH MAP, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Walikota Tomohon, Rabu (09/04/2025).
Sebanyak 9 (Sembilan) Praja IPDN akan melaksanakan magang di sejumlah unit kerja Pemerintah Kota Tomohon.
Para praja tersebut berasal dari tiga tingkatan, yakni Praja Pratama, Praja Muda, dan Praja Madya. Penempatan dilakukan di berbagai lingkup kerja, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan durasi magang antara tiga hingga lima minggu.
Program magang ini merupakan bagian dari Kurikulum wajib IPDN, yang mengharuskan seluruh Praja menjalani 4 (Empat) kali magang selama masa Pendidikan mereka.
Sistem penempatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan: Praja Pratama magang di kelurahan, Praja Muda di kecamatan, dan Praja Madya di OPD Tingkat Kota.
Wakil Walikota Tomohon Sendy Rumajar menyampaikan harapannya, agar para Praja dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, dan memahami langsung dinamika kerja Pemerintahan Daerah.
Selain itu, kata Wawali Sendy sebagai media pembelajaran.
“Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Praja dalam mendukung tugas-tugas Pemerintahan, termasuk dalam hal penanganan isu Strategis seperti, Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Penurunan angka Stunting, serta Validasi data kemiskinan guna mendukung program Pembangunan daerah,” sebut Wawali Sendy.(*/jop)
