Apkasi Gaspol Kawal Aspirasi 416 Kabupaten, Joune Ganda: Rekomendasi Harus Jadi Kebijakan

ONLINEBRITA.COM, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya mengawal kepentingan daerah melalui Rapat Dewan Pengurus (RDP) I Tahun 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (05/03/2026).

Forum strategis ini menjadi wadah bagi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi serta solusi atas berbagai persoalan daerah langsung kepada pemerintah pusat.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Apkasi, Dr. Joune Ganda, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Apkasi yang sebelumnya dilaksanakan di Batam pada Januari 2026.

Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, yang turut menyimak berbagai isu strategis yang disampaikan para kepala daerah.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi. Sejak awal pembukaan, diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pandangan dari para pemimpin daerah terkait tantangan pembangunan di tingkat kabupaten.

Sedikitnya 20 isu strategis menjadi pembahasan dalam forum tersebut. Beberapa sektor utama yang menjadi perhatian antara lain reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif, akselerasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, serta penguatan ketahanan sosial budaya guna menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program nasional dengan kebijakan daerah, termasuk implementasi agenda Asta Cita, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan Koperasi Merah Putih agar berjalan selaras antara pemerintah pusat dan kabupaten.

Dari pembahasan tersebut, Apkasi menghasilkan 20 rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sekjen Apkasi Joune Ganda menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen administratif, melainkan harus dikawal hingga menjadi kebijakan nyata.

“Rekomendasi ini tidak akan berhenti sebagai dokumen semata. Kami menyampaikannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. Setiap poin akan dikawal serius oleh bidang-bidang terkait di internal Apkasi hingga sampai pada pengambil keputusan,” tegas Joune Ganda.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri, dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara para kepala daerah, Mendagri, serta Menteri Desa dan PDT.

Suasana kebersamaan tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, hasil pertemuan ini mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *