ONlLINEBRITA.COM MANADO –Komitmen memperjuangkan hak rakyat ditunjukkan secara nyata oleh Komisi I DPRD Sulawesi Utara. Menanggapi perselisihan lahan yang kian memanas antara warga Desa Kinunang-Pulisan dengan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), lembaga legislatif memastikan tidak akan tinggal diam di balik meja. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Komisi I, Selasa (02/02/2026),
Henry Walukow, SE personel Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, menegaskan bahwa DPRD Sulut telah membuka ruang mediasi seluas-luasnya bagi kedua belah pihak.
Henry secara lugas mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja ekstra teliti. Ia meminta institusi tersebut melakukan audit total terhadap seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa.
”Kami memberikan ruang bagi BPN untuk memverifikasi seluruh SHM yang ada. Basis data yang akurat adalah kunci. Kita tidak boleh melangkah tanpa pijakan hukum yang kuat,” tegas legislator vokal asal Dapil Minahasa Utara–Bitung.
Henry memastikan bahwa pengawalan kasus ini akan dilakukan secara “jemput bola”. Dalam waktu dekat, Komisi I dijadwalkan akan meninjau langsung pesisir Minahasa Utara guna melihat fakta objektif di lapangan.
”Kami tidak ingin hanya mendengar laporan di atas kertas. Komisi I akan turun langsung ke lokasi. Kami ingin melihat kondisi sebenarnya, menyentuh realita yang dihadapi warga di sana,” tambahnya.
Sebagai representasi masyarakat, Henry mengingatkan bahwa kepentingan warga adalah prioritas absolut. Mengingat wilayah Kinunang-Pulisan masuk dalam zona strategis pembangunan, keadilan bagi masyarakat lokal harus menjadi fondasi utama sebelum proyek besar berjalan.
”DPRD ada karena rakyat. Tugas kami adalah memastikan bahwa pembangunan tidak boleh menggilas hak-hak warga. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” tutup Henry.(KiKi).
