Foto: Walikota Caroll Senduk bersama Staff Khusus mengikuti arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, via Zoom Meeting.
Onlinebrita.com, Tomohon – Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH bersama Staff Khusus dan Jajaran Pemerintah Kota Tomohon mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi Tahun 2024, lewat Zoom Meeting, Jumat (14/06/2024).
Kegiatan Rakornas diawali laporan Perkembangan Prospek Inflasi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Bahwa, Train Inflasi Indonesia dalam 10 Tahun terakhir menurun dan terkendali rendah bahkan termasuk terendah di dunia.
“Diperkirakan Inflasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 akan terkendali tetap rendah dalam kisaran sasaran 2.5 ± 1%,” sebut Warjiyo.
Ia menuturkan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan dalam dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat baik pusat maupun daerah.
Bahkkan, Warjiyo memastikan Inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil.
“Melalui beberapa program antara lain, Program Ketahanan Komoditas Pangan, Kerjasama Antar Daerah, dan Fasilitas Distribusi Pangan serta Digitalisasi,” ujarnya.
Dijelaskannya, dengan memperkuat sinergi, kesinambungan sangat penting untuk pengendalian inflasi kedepan.
Khususnya, untuk memitigasi resiko kenaikan harga pangan dan energy akibat konflik geopolitik global serta permasalahan structural seperti produktifitas enefisiensi distribusi dan integrasi harga pangan.
Kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat TPIP, Airlangga Hartarto menyebutkan, Stabilisasi harga pangan dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek.
“Melalui SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan), bantuan pangan, gerakan pangan murah telah berhasil menekan kenaikan harga terhadap harga Pangan,” ungkap Hartarto.
Menurutnya, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan produksi, baik dengan cara penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian.
“Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sebesar 30 persen, terbesar kedua setelah sektor perdagangan,” bebernya.
Bahkan, Pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komuditas Pangan Strategis oleh Badan Pangan Nasional.
Kemudian, mengoptimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar.
“Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan penyediaan data pangan yang akuntabel,” jelas Hartarto.
Sembari menambahkan, dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional ini, Presiden RI Ir Joko Widodo memberi arahan terkait Inflasi.
“Kementrian Pertanian, Kementrian PU harus bekerja sama dengan TNI, secepatnya memasang membangun pompa-pompa air di daerah-daerah Produksi Pangan,” tegas Jokowi.
“Kementerian atau lembaga beserta Kepala Daerah harus terus berkolaborasi untuk menjaga Level Inflasi sesuai sasaran Pemerintah,” pintanya.
“Agar produktifitas utamanya di Pertanian dan Perkebunan terus terjaga dan semakin berkembang,” kunci Presiden Jokowi.(*/jp)
