OnlineBrita.com, Manado – Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Arief Fadillah, SE, MM, CSFA
mengakui pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah daerah mempunyai empat kriteria. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah kedua, kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan keempat efektivtas sistem pengendalian intern.
Dari seluruh pemerintah kota dan kabupaten se Sulut yang kami periksa semua mendapat WTP. Namun memamg ada temuan-temuan dan koreksi, tetapi tidak mempengaruhi pemberian WTP, ujar Arief Fadillah ketika di wawancarai wartawan OnlineBrita.com usai penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemda Sitaro, Talaud, Minut dan Kotamobagu di kantor BPK RI (28/5).
Arief Fadillah menambahkan, temuan dan koreksi ini harus di tindaklanjuti 60 hari setelah menerima LHP ini. Hal tersebut sesuai dengan pasal 20 UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dimana Pemda wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. ” Maka dari itu, dibutuhkan perhatian bagi seluruh Pemda, ujarnya seraya mengatakan bahwa jika sebelum 60 hari ada yang mau merespon rekomendasi tersebut bisa.melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BPK.
Sementara itu dalam sambutan Arief Fadillah memaparkan beberapa temuan diantaranya, penganggaran pendapatan tidak rasional yang mengakibatkan target pendapatan tidak tercapai. Kemudian temuan.pelaksanaan 136 paket pekerjaan mengalami kekurangan volume pekerjaan. Juga sebanyak 33 paket pekerjaan mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan.
Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE, M.AP. MM,.M.Si yang mewakili sambutan kepala daerah berterima kasih kepada semua SKPD Minut yang sudah bekerja maksimal dalam pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, sehingga tahun 2023 kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
” Terima kasih semua jajaran Pemda Minut juga bersama DPRD Minut, serta kepada BPK RI
Menurut Joune Ganda, Pemberian opini WTP dari BPK akan mrnjadi motifasi Pemda Minut untuk lebih bekerja optimal dalam pengelolaan keuangan, yang tujuannya adalah kesejahateraan masyarakat Minut. (*/js)
