OnlineBrita.Com, BMR – Penjabat Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu baru-baru ini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024. Rakor tersebut, yang diadakan secara daring dari ruang kerja Wali Kota Kotamobagu, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, pada Senin (22/4/2024).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu sekaligus Ketua TPID Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, dalam rakor tersebut pemerintah Kota Kotamobagu memaparkan kondisi inflasi daerah. “Kalau dilihat, Kota Kotamobagu kondisi terakhir berada di antara inflasi tertinggi dan terendah. Artinya kita masih di bawah provinsi dan di atasnya nasional,” ungkap Sofyan.
Sofyan menambahkan bahwa pemerintah pusat merekomendasikan agar daerah melakukan upaya konkret yang berkelanjutan dalam pengendalian inflasi, bukan hanya penanganan jangka pendek seperti operasi pasar dan inspeksi mendadak terhadap distributor.
“Daerah ditekankan harus ada upaya penanganan jangka panjang. Jangan sifatnya sementara, ada lonjakan harga baru diintervensi. Kemudian menghadapi panen raya, di situ juga kita intervensi agar komoditi penyumbang inflasi tidak sampai dijual ke luar daerah,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Kota Kotamobagu melalui TPID telah melakukan berbagai upaya. “Dalam waktu dekat, Pemkot Kotamobagu akan menandatangani Memorandum of Understanding dengan daerah tetangga yakni Bolsel dan Boltim terkait ketersediaan pasokan komoditi. Upaya lainnya adalah intervensi peningkatan produksi lewat dorongan penanaman sejumlah komoditi terutama komoditi penyumbang inflasi pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan,” tambah Sofyan.
Dalam konteks pengendalian inflasi, pemerintah daerah melalui TPID harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan masyarakat umum. “Kenapa pengendalian inflasi? agar supaya harga tidak terjun bebas, karena kalau harga terjun bebas kasihan petani. Jadi dalam hal pengendalian inflasi ini, bagaimana bisa menjaga keseimbangan nilai tukar petani bertambah namun masyarakat tidak terbebani dengan harga komoditi hasil pertanian,” ungkapnya.
Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dan TPIDnya tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi secara langsung, tetapi juga untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan petani serta keseimbangan harga bagi masyarakat. Tantangan ini memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lokal untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. (*/David)
