Atasi Gejolak Harga Pangan, Walikota Caroll Hadiri Pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah

Foto: Kegiatan Higt Level Meeting dihadiri Kepala Daerah se Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung

Onlinebrita.com, Tomohon – Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH hadir dalam High level meeting TPID TP2DD Kabupaten/Kota se- Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024.

Acara yang ber- Tema “Penguatan Ketahanan Pangan Strategis Sulawesi Utara”, berlangsung di Ballroom Hotel Sutan Raja Minahasa Selatan, Selasa (27/02/2024).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andrie Prasmoko menjelaskan, kegiatan High Level Meeting menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.

“Ada juga program lainnya yang nanti akan menyusul dan akan bersinergi. Kalau ini dilakukan bersama-sama maka masyarakat akan lebih merasakan,” ujar Prasmoko.

Sembari menyebut, untuk menjaga stabilitas harga pangan, pihaknya menyiapkan 7 Program Unggulan GNIP.

Menurutnya, Program dipadukan dalam 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

“Program yang akan dilaksanakan ini, juga bakal merangkul para pemuka agama. Tokoh agama ikut aktif dalam mencegah para pedagang ambil margin terlalu besar. Jadi, semua harus kerja bersama,” bebernya.

Dikatakannya, bahwa pencanangan TP2DD dilakukan untuk meningkatkan digitalisasi transaksi di Sulut. Hal ini untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Sulut memberi apresiasi pada Bank Indonesia Sulut yang berinisiatif melaksanakan kegiatan ini.

“Saya hari ini mendapat info, harga beras berada di paling tinggi dalam sejarah. Di beberapa daerah, menembus Rp18.000 per- kilogram,” ujar Wagub Steven.

“Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat. Bahkan, kenaikan harga pangan ini hal sangat berbahaya,” tegasnya.

Menurut Wagub, kenaikan harga pangan harus jadi perhatian, berbeda dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi.

“Kenaikan rokok ibu bisa ngomel ke suaminya stop merokok. Kalau kenaikan kopi di Starbucks, pak sudak jo ke Starbucks ke RKB jo atau kalau di Amurang ke Topas. Tapi, beras siapa mau rubah? tuturnya.

“Saya katakan pada pak Gubernur untuk mengingatkan kepada Kepala Daerah sebagai eksekutor harus underline jangan disimpan dalam hati tapi dimplementasikan,” pungkasnya.

Dihadiri, Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait.(*/jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *